Usulan Divestasi Saham Freeport Melalui IPO Harus Ditolak

Siaran Pers
No. 3/X-SP/iReformbumn/2015
Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn)
“Usulan Divestasi Saham Freeport Melalui IPO Harus Ditolak”

Melalui Saiaran Pers ini, Ireformbumn mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melayani dan/atau mengabulkan usulan PT Freeport Indonesia (Freeport) untuk melakukan divestasi 10,64% saham melalui initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana kepada publik di pasar modal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.Skema divestasi saham perusahaan asing melaui IPO tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia atau Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba);

2.Sebagaimana yang diketahui, PP Minerba hanya mengenal konsep penawaran berjenjang, yatu Pemerintah (termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yang paling akhir badan usaha swasta nasional dengan cara lelang;

3.Ide dasar dari konsep divestasi berjenjang adalah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati hasil divestasi perusahaan-perusahaan asing secara proporsional. Di bawah konsep ini, Pemerintah (sebagai pemegang hak membeli pertama) membeli saham divestasi dari uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan keuntungan perusahaan dikembalikan ke publik juga melalui mekanisme APBN. Konsep ini merupakan usaha minimal pemenuhan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;

4.Secara prinsip, di pasar modal tidak boleh ada tindakan diskriminatif berdasarkan kewarganegaraan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997, orang asing boleh membeli saham di pasar modal Indonesia seberapa banyak mereka mau. Kebebasan itu terbukti dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain asing untuk menguasai saham-saham perusahaan yang terdaftar di BEI. Menurut data terbaru yang dirilis BEI, per September 2015, sebesar 63,13% saham-saham yang diperdagangkan di BEI berada di tangan asing (BEI, 16 Oktober 2015). Dengan demikian, bila divestasi 10,64% saham Freeport dilakukan melalui IPO, maka berkemungkinan besar saham-saham tersebut akan dibeli oleh pembeli-pembeli asing yang mencari untung di BEI;

5.Jikalau Pemerintah ingin melihat Freeport berkontribusi di BEI, Pemerintah seharusnya memaksa Freeport untuk segera melepas saham-sahamnya, selain saham-saham jatah masyarakat Indonesia yang sudah tertera terang di dalam PP Minerba;

6.Apabila yang menjadi kendala pembelian saham tersebut adalah karena uang pembelian saham belum dianggarkan di dalam APBN, maka langkah yang paling tepat dilakukan adalah Pemerintah menkondisikan BUMN dan BUMD untuk membeli saham tersebut.

Demikian Siaran Pers kami, semoga bermanfaat.

Padang, 3 Nopember 2015
Ireformbumn

Miko Kamal, SH, LL.M, PhD
Direktur Eksekutif

Advertisements

Business Review

(BusinessReview)-Sulit dibantah, bahwa sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak punya daya saing yang memadai untuk berkiprah di kancah bisnis internasional. Bahkan di dalam negeri sendiri, yang mestinya menjadi pasar potensial untuk meraup laba, sebagian besar BUMN tak berkutik melawan perusahaan swasta, apalagi bila berhadapan dengan perusahaan multinasional.

Salah satu penyebabnya, sejak jaman orde baru dulu, BUMN kerap menjadi ‘sapi perah’ rezim yang berkuasa untuk membiayai kegiatan politik. Lantas, bagaimana solusinya agar BUMN mampu melepaskan diri dari intervensi pemerintah dan menjadi korporasi yang ‘profit oriented’, wartawan Business Reviewberkesempatan mewawancarai Miko Kamal, Direktur Eksekutif ireformbumn dan pengajar pascasarjana hukum Universitas Bung Hatta. Berikut petikan wawancaranya.

Selengkapnya baca di sini: UU BUMN Perlu Diubah

Hanya 4 dari 138 BUMN yang Transparan (Indeks 4)

Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn) melakukan penelitian tentang Indeks Transparansi BUMN 2014 berbasis website yang diselenggarakan pada tanggal 1 Nopember – 16 Desember 2014. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahun sebelumnya (2013).

Penelitian tentang transparansi di BUMN penting dan strategis karena dengan transparannya BUMN memudahkan publik sebagai pemegang saham sebenarnya (ultimate shareholders) BUMN melakukan kontrol. Publik akan menjadi lebih terbantu bila pelaksanaan transparansi itu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau melalui website. Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintahan Joko Wido – Jusuf Kalla mewujudkan pemerintahan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) Mengetahui jumlah BUMN yang belum dan telah menerapkan prinsip transparansi melalui pemberian akses kepada publik informasi yang diwajibkan oleh hukum (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) melalui pemanfaatan teknologi informasi (website); (b) Mengetahui tingkat transparansi BUMN berdasarkan ketersedian informasi publik di website; dan (c) Mendesiminasi informasi penting dari informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN.

Penelitian menemukan bahwa dari 138 BUMN, BUMN yang mendapatkan indeks 4 (transparan) berjumlah 4 perusahaan, yang berindeks 3 (cukup transparan) sebanyak 64, yang mendapatkan indeks 2 (kurang transparan) sebanyak 63 perusahaan dan yang berindeks 1 (tidak transparan) sebanyak 7 perusahaan. BUMN yang berindeks 4 tersebut adalah:

  1. Perum Jasa Tirta 1
  2. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
  3. PT Indofarma Tbk dan
  4. PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Dari 4 (empat) BUMN yang terkategori transparan tersebut (berindeks 4), 2 (dua) diantaranya merupakan BUMN yang sudah melantai (go public) di pasar modal, sedangkan sisanya merupakan BUMN PT tertutup dan Perusahaan Umum (Perum). Hal ini membuktikan bahwa bentuk perusahaan tidak menjadi faktor penghalang dan juga pendorong sebuah BUMN transparan kepada publik sebagai ultimate shareholders.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan rata-rata Indeks Transparansi BUMN 2014 yakni 2,47 (dua koma empat tujuh). Angka itu didapatkan dengan menjumlahkan seluruh Indeks Transparansi seluruh BUMN (7 BUMN yang beindeks 1 + 63 BUMN yang memiliki Indeks 2 + 64BUMN yang berindeks 3 + 4 BUMN yang memiliki Indeks 4) dibagi dengan seluruh jumlah BUMN (138). Rekomendasi dari penelitian ini adalah:

  • Agar Pemerintah mengatur kewajiban menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance khususnya prinsip transparansi bagi BUMN tidak hanya dalam peraturan menteri, tapi dalam sebuah undang-undang dengan sanksi yang jelas dan tegas;
  • Agar prinsip penyebaran informasi publik yang dikelola secara baik dan efisien dan mudah diakses Pemerintah membuat aturan yang mewajibkan seluruh BUMN membuat website dan memuat seluruh informasi publik yang wajib diketahui masyarakat luas (sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008) di dalam website masing-masing dan memperbaruinya secara reguler;
  • Agar Menteri BUMN melakukan monitoring dan supervisi terhadap semua BUMN yang ada supaya menjalankan prinsip transparansi secara bertanggung jawab.

Padang, 17 Desember 2014

Direktur Eksekutif iReformbumn

Miko Kamal, SH, LL.M, PhD

Versi lengkap hasil studi dapat dilihat di sini: Laporan Final PdfCoverindeks sesuai dengan sektor OK

Riset Indeks Transparansi BUMN 2014 (berbasis website)

Padang, 7/2014. Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn) sedang menjalankan riset tentang indeks transparansi BUMN. Metoda riset ini adalah website analysis yang melibatkan 138 BUMN sebagaimana yang tertera di http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN.

Studi ini mempergunakan model sensus dengan analisis statistik deskriptif. Prinsip transparansi yang digunakan dalam riset ini mengacu kepada Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rentang waktu riset adalah dari tanggal 1 Nopember – 16 Desember 2014.

Siaran Pers tentang Mundurnya Karen

Siaran Pers

No. 1/VIII-SP/iReformbumn/2014

Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn)

tentang

Mundurnya Karen Agustiawan sebagai Dirut PT Pertamina (Persero) dan Intervensi Pemerintah atas BUMN

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pada tanggal 13 Agustus 2014 mengirimkan surat pengunduran diri sebagai pemimpin tertinggi perusahaan energi pelat merah tersebut kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (sebagai RUPS), Dewan Komisaris dan anggota direksi lainnya.

Pengunduran diri itu memunculkan dugaan macam-macam yang pada umumnya berujung pada tudingan bahwa Karen mengambil sikap kontroversial itu karena tidak kuat menghadapi tekanan politik Pemerintah yang terkait dengan, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak jelas dan harga Elpiji 12 Kg non-subsidi, yang mengganggu profesionalitasnya sebagai seorang pemimpin perseoran besar.

Keputusan Karen Agustiawan, dari sisi legal-governance, tidaklah mengejutkan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di BUMN-BUMN lainnya karena aturan positif kita melapangkan jalan terjadinya intervensi politik atas BUMN tersebut. Aturan yang memberikan kekuasaan sangat besar Pemerintah atas BUMN. Hal itu dapat dipelajari dari aturan tentang tahapan pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris BUMN, yakni Inpres No. 9 Tahun 2005 yang merupakan perbaikan atas Inpres No. 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Inpres ini mengamanatkan bahwa keputusan akhir pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris berada di tangan Tim Penilai Akhir (TPA). TPA diketuai oleh Presiden, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dengan Anggota Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet menjabat sebagai Sekretaris Tim.

Dilihat dari figur-figur yang duduk di kursi TPA, aturan tentang penunjukan anggota direksi dan dewan komisaris BUMN adalah pintu masuk terjadinya intervensi politik di tubuh BUMN. Aturan ini sambut-menyambut dengan fakta nafsu besar partai politik dan penguasa untuk mendudukkan orang-orang mereka di kursi direksi dan dewan komisaris BUMN. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, semasa dirinya menjabat (2005-2010), sekitar 65-70 persen kandidat direksi dan dewan komisaris BUMN adalah usulan partai politik dan penguasa (Kompas.com, 9/11/2012).

Mengacu kepada fakta legal-governance tersebut di atas, orang-orang profesional seperti Karen di BUMN-BUMN lainnya satu-persatu akan mundur teratur demi menjaga profesionalitas dan integritas mereka serta untuk menghindari jeratan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, demi menjaga keberlanjutan BUMN sebagai salah satu pemain penting perekonomian bangsa dan menghindarkan BUMN dari bancakan pihak-pihak tertentu terutama dari pemegang kekuasaan dan orang-orang atau pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan, seiring dengan suksesi kepemimpinan nasional, iReformbumn menghimbau Presiden dan Wakil Presiden terpilih (mudah-mudahan sudah diketahui pada tanggal 21 Agustus 2014) untuk:

  1. Merumuskan konsep baru tata-kelola BUMN yang menjamin terhindarnya BUMN dari intervensi kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan dan orang-orang atau pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan seperti Partai Politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Leluasanya intervensi politik terhadap BUMN terjadi karena begitu besarnya kekuasaan Pemerintah atau pemegang tampuk kekuasaan atas BUMN;
  2. Perumusan konsep baru tata-kelola BUMN itu bisa masuk melalui revisi menyerluruh terhadap UU No. 19/2003 tentang Badang Usaha Milik Negara dan dan ikutannya seperti Inpres No. 8 Tahun 2005 yang direvisi melalui Inpres No. 9 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Demikian Siaran Pers ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 18 Agustus 2014

iReformbumn

Miko Kamal, PhD

Direktur Eksekutif

———

Tentang iReformbumn

Institut untuk Reformasi BUMN (iReformbumn) adalah forum yang aktif mendorong percepatan dan maksimalisasi kinerja BUMN. I-reform BUMN aktiv melakukan riset dan memberikan pandangan baik ketika diminta oleh pemerintah maupun tidak. Berbasis di Padang, Direktur iReformbumn, Miko Kamal, LL.M. Ph.D. adalah seorang akademisi dan professional lawyer dan seringkali dimintai oleh Pemerintah sebagai ahli dalam bidang governance (baik corporate governance maupun public governance). Untuk informasi lebih lanjut tentang i-reform BUMN dapat mengunjungi www.ireformbumn.com

Profile BUMN per-sektor

BUMN dikelompokkan ke dalam 11 sektor, yakni:

1. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

4. Sektor Pertambangan dan Penggalian

5. Sektor Industri Pengolahan

6. Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis

7. Sektor Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin

8. Sektor Informasi dan Telekomunikasi

9. Sektor Transportasi dan Pergudangan

10. Sektor Konstruksi

11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

12. Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Sektor Real Estate

Selengkapnya dapat dilihat di: http://bumn.go.id/halaman/240/Profil.BUMN