Governance D-LM dan BUMN/BUMD

Oleh Miko Kamal

(Pendiri i-reformbumn dan staf pengajar pascasarjana ilmu hukum UBH)

Konon kabarnya, durian Lubuk Minturun merupakan salah satu durian terenak di Sumatera Barat. Legit, manis, berdaging tebal dan berbiji kecil adalah ciri-cirinya. Saking enak dan terkenalnya durian Lubuk Minturun, para pedagang durian yang nakal seringkali menjual nama Lubuk Minturun demi melariskan dagangan mereka. Modusnya, durian yang mereka petik di tempat lain, mereka sebut berasal dari Lubuk Minturun.

Seorang kolega saya yang asli Lubuk Minturun, pada hari Sabtu 25 Februari 2012, disela-sela kegiatan focus group discussion hasil eksaminasi atas sebuah perkara korupsi, bercerita tentang bagaimana para pemilik pokok durian secara arif mengelola pokok dan buah durian yang sepanjang musim seringkali menjadi sasaran masyarakat lokal penunggu durian.

Ceritanya, ketika musim durian tiba orang-orang terutama anak-anak dan remaja –lazimnya di malam hari, bergerombolan begadang menunggu durian jatuh. Tak peduli siapa pemilik pokok durian yang mereka tunggui. Para penunggu bebas menikmati setiap durian jatuh yang didapatinya. Syaratnya hanya satu, sebelum durian hebat itu dinikmati, yang mendapat harus memberitahukan dan mendapatkan kerelaan terlebih dahulu hasil tungguannya dari siempunya durian. Dalam paraktik, kata teman saya itu, tidak pernah si pemilik durian tidak merelakan duriannya dihaki oleh si penunggu yang beruntung itu.

Cerita kolega itu menarik bagi saya yang mendalami teori tatakelola (governance) perusahaan. Dari sudut keilmuan, masyarakat Lubuk Minturun telah membangun sendiri aturan tatakelola durian mereka. Dari sisi si penunggu, meskipun semalam suntuk telah berjuang mendapatkan durian, hasil tungguannya tidak serta merta dapat dinikmati sebelum mendapatkan restu dari sipemilik. Sebaliknya, pemilik pokok durian mengaktualkan prinsip jariah manantang buliah. Setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang haruslah diberikan upah, bonus dan sejenisnya sepadan dengan usaha yang telah dilakukannya. Cerita teman itu kemudian saya terjemahkan sebagai tatakelola durian Lubuk Minturun. Selanjutnya akan saya sebut Governance D-LM.

Pembuat undang-undang keuangan negara dan turunannya, undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sengaja atau tidak telah mengadopsi nilai-nilai Governance D-LM. Direksi dan Pengawas (atau dengan nama lain semisal komisaris) adalah penunggu atau pengelola BUMN/D dengan tugasnya masing-masing. Direksi bertanggung jawab menjalankan roda perusahaan sehar-hari, sedangkan pengawas bertugas mengawasi kurenah direksi. Atas nama penghargaan terhadap tugas, tanggung jawab atapun prestasi pengelola perusahaan, direksi dan pengawas berhak mendapatkan gaji, bonus yang dibungkus dengan berbagai macam nama seperti dana taktis, representatif, tantiem dan lain-lain sebagainya.

Siapa yang berwenang memutuskan, merelakan dan mengawasi besaran dan pertanggungjawaban penggunaan hak para pengurus perusahaan? GovernanceD-LM sudah menjawabnya bahwa kewenangan itu ada di tangan pemilik durian.

Pertanyaan selanjutnya, siapa pemilik BUMN/D? Presiden, Menteri, Gubernur atau Walikota kah pemilik BUMN/D? Inilah salah satu isu menarik studigovernance di tubuh BUMN/D. Manakala pada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) kepemilikan (ownership) hanya satu lapis yakni pemegang saham dipersamakan dengan pemilik, dua lapis kepemilikan eksis di BUMN/D. Lapis pertama adalah masyarakat sebagai pemilik yang sebenarnya (ultimate shareholders). Sedangkan lapis kedua adalah pejabat negara atau daerah yang bertindak sebagai pemilik saham wakil (acting shareholders). Sebagai acting shareholders, pejabat negara atau daerah bekeraja atas nama publik sebagai ultimate shareholders.

Konsep acting shaheolders-ultimate shareholders di BUMN/D secara hukum berakar sangat kuat di Indonesia. Lihat, misalnya, Pasal 1 angka 5 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatakan: ‘Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat’. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 merumuskan: ‘Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah’. Khusus untuk Perusahaan Daerah, definisinya juga ditemukan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan: ‘Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat PD atau Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan’.

Kehadiran undang-undang keuangan negara dan turunannya, undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan tentang BUMN/D bersumber dari kearifan para pembuatnya dalam menghambat atau paling tidak menimalisir terjadinya moral hazard yang sangat potensial dilakukan oleh tiga pihak (company tripod) di dalam tubuh BUMN/D; direksi, pengawas (komisaris) danacting shareholders.

Contoh paling sederhana kemungkinan terjadinya moral hazard di BUMN /D adalah kongkalingkong diantara ketiga company tripod; direksi menyampaikan kepada pengawas bahwa tahun 2010, direksi menghabiskan uang sebesar 2 milyar rupiah dimana uang 1 milyar rupiah benar-benar dipergunakan untuk memajukan perusahaan, lengkap dengan semua bukti pengeluaran semisal kuitansi pembelian barang. Sementara itu, direksi tidak memiliki bukti pengeluaran uang yang 1 milyar rupiah. Agar selamat dari kejaran pengawas danacting shareholder (walikota/bupati, gubernur dan presiden), direksi membagikan sebagian dari uang 1 milyar rupiah tersebut kepada pengawas danacting shareholder. Karena uang yang dibagikan oleh direksi, acting shareholderatas justifikasi pengawas menerima dan menyatakan beres laporan pertanggungjawaban direksi yang sesungguhnya tidak bertanggung jawab itu.

Secara teoritis, fungsi dari undang-undang keuangan negara beserta turunnya adalah untuk menguji dan memastikan moral hazard tidak terjadi di lingkungancompany tripod. Secara praktis, polisi dan jaksa berwenang mencikaraui penyimpangan di lingkungan company tripod, dan putusan akhirnya ada di tangan hakim pengadilan. Dimana posisi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)? Mereka bukan pengadil yang menentukan salah atau tidaknya orang atau lembaga yang mereka periksa. Temuan mereka adalah petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara.

Masyarakat Lubuk Minturun pemilik durian telah mengajarkan kita GovernanceD-LM. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai pemilik durian (ultimate shareholders) BUMN/D mempraktikkan dan mengawal pelaksanaan GovernanceD-LM di lingkungan BUMN/D dengan mendorong aparat penegak hukum bertindak secara baik dan benar demi mencegah terjadinya moral hazard. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s