Membebaskan BUMN dari Political Interference

Membebaskan BUMN dari Political Interference

Political interference (gangguan politik) atas BUMN secara hukum dibenarkan melalui pengangkatan pengurus (komisaris dan direksi) BUMN oleh pejabat politik yang tergabung di dalam Tim Penilai Akhir (TPA). TPA diketuai oleh Presiden, wakilnya adalah Wakil Presiden, sekretarisnya adalah Sekretaris Kabinet dan Menteri Keuangan serta Menteri Negara BUMN sebagai anggota.

Gangguan politik terhadap BUMN menjadi penyebab utama lambannya para pengurus BUMN menggerakkan roda bisnis mereka. Demi melihat BUMN sehat dan berlaba banyak, tidak dapat tidak, BUMN harus dibebaskan dari gangguan politik. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s