Kebijakan Menanggung Menteri Dahlan

Kebijakan Menanggung Menteri Dahlan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meneruskan kebijakan menanggung tentang komisaris BUMN, yakni meneruskan Surat Nomor S-375/MBU.WK/2011 tentang dilarangnya komisaris BUMN menjadi komisaris (rangkap jabatan) di tempat lain.

Kebijakan nyaris tanpa arti karena memang tidak banyak komisaris BUMN yang juga menjadi komisaris di perusahaan lain. Seharusnya, kalau Menteri Dahlan berkehendak melakukan perubahan signifikan di BUMN, peraturan yang dikeluarkan adalah tentang dilarangnya komisaris BUMN memiliki pekerjaan di tempat lain. Misalnya, komisaris yang secara bersamaan adalah juga dirjen pada sebuah kementerian (public servant commissioners), atau komisaris yang juga adalah dosen di perguruan tinggi (academic commissioners) dan jabatan-jabatan lainnya. 

Intinya, kebijakan Menteri Dahlan meneruskan pendahulunya adalah menerus atau tidak merubah paradigma ‘komisaris bumn sebagai kerja sambilan’ yang melecehkan peran penting komisaris dari sisi ilmu governance (ilmu tata kelola). 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s