Catatan atas Visi Misi BUMN Capres dan Cawapres

Oleh Miko Kamal

(Direktur Eksekutif iReformbumn)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah aktor penting bisnis dan perekonomian negara. Karena itu, penting pula mengetahui bagaimana para Capres dan Cawapres hendak memosisikan perusahaan-perusahaan pelat merah pada pemerintahan mereka kelak. Itu bisa dilihat di dalam dokumen visi, misi dan program aksi mereka yang dapat diunduh di laman situs (website) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pandangan pasangan Prabowo Subianto-M Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dapat dipelajari pada halaman 2 dokumen visi, misi dan program mereka. Prabowo-Hatta akan memosikan BUMN sebagai lokomotif kebangkitan dan kedaulatan ekonomi dalam bidang peningkatan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun. Selengkapnya mereka menuliskan:

            “…dan menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis   bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi”.

Prabowo-Hatta juga akan menugaskan BUMN untuk mempercepat pengembangan industri hilir sumber daya mineral, khususnya nikel, tembaga dan bauksit. Kata mereka:

            “BUMN ditugaskan menjadi ujung tombak hilirisasi dengan dukungan produk keuangan dan skema pembiayaan investasi”.

Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga memosisikan BUMN sebagai pemain penting perekonomian dalam hal pembangunan industri pangan, peternakan dan perikanan, pencetakan 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri dan bahan baku bioetanol, dan percepatan penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum mempunyai rumah.

Sementara itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyebut satu kali kata BUMN di dalam dokumen visi, misi dan program aksi mereka, sebagaimana yang tertera di dalam halaman 10:

          “peningkatan efisiensi BUMN penyedia energi di Indonesia (e.g. Pertamina, PLN, PGN)”.

Selain dari yang tertera di halaman 10 tersebut, tidak ditemukan lagi kata-kata BUMN.

Sepanjang yang tersurat di dalam dokumen disampaikan ke KPU itu, harus diakui bahwa Prabowo-Hatta lebih ramah terhadap BUMN. Pasangan ini sepertinya menyadari betul bahwa BUMN hadir karena perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

            “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Kehendak politik itu bagaikan hendak mengembalikan pinang ke tampuknya. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang selama ini tertidur pulas kembali dibangunkan untuk menjadi jiwa dan raga pembangunan perekonomian negara. BUMN merupakan representasi negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi penting seumpama barang-barang tambang yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia. Sebaliknya, tidak terlihat keinginan politik pasangan Jokowi – JK meletakkan BUMN pada posisi strategis dalam aktivitas perekonomian negara jika kelak diamanatkan memegang tampuk kekuasaan. Visi, misi dan program aksi mereka menyangkut peran BUMN bercorak minimalis. Selain hanya bermaksud akan meningkatan efisiensi BUMN penyedia energi semisal Pertamina, PLN dan PGN, tidak tergambar peran lainnya yang diberikan kepada BUMN.

Sumber kebocoran

Kehendak politik Prabowo-Hatta memberikan posisi penting kepada BUMN dalam perekonomian negara layak diacungi jempol. Akan tetapi, kalau tidak hati-hati, kehendak baik itu bisa berujung buruk karena BUMN yang hendak diberikan peran lebih itu sangat mungkin menjadi sumber utama kebocoran keuangan negara yang merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian serius pasangan Koalisi Merah Putih itu.

BUMN menjadi bancakan pemegang kekuasaan dan orang-orang di sekitar mereka (termasuk kelompok-kelompok yang ikut berjasa menaikkan mereka ke tampuk kekuasaan) sudah diketahui umum. Praktek buruk itu terjadi karena lemahnya tata-kelola (governance) BUMN yang salah satunya tergambar dari tidak transparannya pengelolaan BUMN kepada publik sebagai pemilik BUMN yang sebenarnya (ultimate owners). Hasil penelitian kami di iReformbumn tentang ‘Implementasi Transparansi BUMN Berbasis Website’ terhadap 141 BUMN pada tahun 2013 menemukan bahwa 99% (139 dari 141 BUMN) tidak transparan karena tidak mempergunakan media website-nya untuk mengunggah informasi yang seharusnya dibuka kepada publik. Padahal menurut Pasal 14 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semua BUMN harus membuka informasi penting mereka kepada publik sebagai ultimate owners.

Governance BUMN yang buruk karena tidak transparan kepada publik diperparah dengan tidak kuatnya posisi dewan komisaris di perusahaan. Posisi dewan komisaris tidak kuat karena, sebagaimana halnya direksi, kewenangan memilih, mengangkat dan memberhentikan mereka ada di tangan pemerintah. Anggota dewan komisaris yang idealnya bisa menjadi wakil publik di internal perusahaan tidak mampu mengawasi BUMN dengan maksimal karena nasib mereka tergantung kepada pemerintah sebagai induk semang mereka. Misal, seorang anggota dewan komisaris yang mengetahui kebijakan direksi yang berpotensi terjadinya kebocoran akan memilih posisi aman ketika dia tahu kebijakan direksi itu merupakan pesanan khusus pemerintah, dan hanya komisaris nekat saja yang mau berseberangan dengan pemerintah dengan konsekuensi kehilangan jabatan.

Kehendak politik memosisikan BUMN sebagai pemain utama dalam perekonomian nasional yang diungkapkan oleh pasangan Prabowo – Hatta di dalam dokumen visi, misi dan program mereka adalah ide bagus dan kelak bermanfaat sepanjang diikuti dengan perbaikan governance BUMN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s