Siaran Pers tentang Mundurnya Karen

Siaran Pers

No. 1/VIII-SP/iReformbumn/2014

Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn)

tentang

Mundurnya Karen Agustiawan sebagai Dirut PT Pertamina (Persero) dan Intervensi Pemerintah atas BUMN

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pada tanggal 13 Agustus 2014 mengirimkan surat pengunduran diri sebagai pemimpin tertinggi perusahaan energi pelat merah tersebut kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (sebagai RUPS), Dewan Komisaris dan anggota direksi lainnya.

Pengunduran diri itu memunculkan dugaan macam-macam yang pada umumnya berujung pada tudingan bahwa Karen mengambil sikap kontroversial itu karena tidak kuat menghadapi tekanan politik Pemerintah yang terkait dengan, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak jelas dan harga Elpiji 12 Kg non-subsidi, yang mengganggu profesionalitasnya sebagai seorang pemimpin perseoran besar.

Keputusan Karen Agustiawan, dari sisi legal-governance, tidaklah mengejutkan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di BUMN-BUMN lainnya karena aturan positif kita melapangkan jalan terjadinya intervensi politik atas BUMN tersebut. Aturan yang memberikan kekuasaan sangat besar Pemerintah atas BUMN. Hal itu dapat dipelajari dari aturan tentang tahapan pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris BUMN, yakni Inpres No. 9 Tahun 2005 yang merupakan perbaikan atas Inpres No. 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Inpres ini mengamanatkan bahwa keputusan akhir pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris berada di tangan Tim Penilai Akhir (TPA). TPA diketuai oleh Presiden, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dengan Anggota Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet menjabat sebagai Sekretaris Tim.

Dilihat dari figur-figur yang duduk di kursi TPA, aturan tentang penunjukan anggota direksi dan dewan komisaris BUMN adalah pintu masuk terjadinya intervensi politik di tubuh BUMN. Aturan ini sambut-menyambut dengan fakta nafsu besar partai politik dan penguasa untuk mendudukkan orang-orang mereka di kursi direksi dan dewan komisaris BUMN. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, semasa dirinya menjabat (2005-2010), sekitar 65-70 persen kandidat direksi dan dewan komisaris BUMN adalah usulan partai politik dan penguasa (Kompas.com, 9/11/2012).

Mengacu kepada fakta legal-governance tersebut di atas, orang-orang profesional seperti Karen di BUMN-BUMN lainnya satu-persatu akan mundur teratur demi menjaga profesionalitas dan integritas mereka serta untuk menghindari jeratan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, demi menjaga keberlanjutan BUMN sebagai salah satu pemain penting perekonomian bangsa dan menghindarkan BUMN dari bancakan pihak-pihak tertentu terutama dari pemegang kekuasaan dan orang-orang atau pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan, seiring dengan suksesi kepemimpinan nasional, iReformbumn menghimbau Presiden dan Wakil Presiden terpilih (mudah-mudahan sudah diketahui pada tanggal 21 Agustus 2014) untuk:

  1. Merumuskan konsep baru tata-kelola BUMN yang menjamin terhindarnya BUMN dari intervensi kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan dan orang-orang atau pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan seperti Partai Politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Leluasanya intervensi politik terhadap BUMN terjadi karena begitu besarnya kekuasaan Pemerintah atau pemegang tampuk kekuasaan atas BUMN;
  2. Perumusan konsep baru tata-kelola BUMN itu bisa masuk melalui revisi menyerluruh terhadap UU No. 19/2003 tentang Badang Usaha Milik Negara dan dan ikutannya seperti Inpres No. 8 Tahun 2005 yang direvisi melalui Inpres No. 9 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Demikian Siaran Pers ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 18 Agustus 2014

iReformbumn

Miko Kamal, PhD

Direktur Eksekutif

———

Tentang iReformbumn

Institut untuk Reformasi BUMN (iReformbumn) adalah forum yang aktif mendorong percepatan dan maksimalisasi kinerja BUMN. I-reform BUMN aktiv melakukan riset dan memberikan pandangan baik ketika diminta oleh pemerintah maupun tidak. Berbasis di Padang, Direktur iReformbumn, Miko Kamal, LL.M. Ph.D. adalah seorang akademisi dan professional lawyer dan seringkali dimintai oleh Pemerintah sebagai ahli dalam bidang governance (baik corporate governance maupun public governance). Untuk informasi lebih lanjut tentang i-reform BUMN dapat mengunjungi www.ireformbumn.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s