Hanya 4 dari 138 BUMN yang Transparan (Indeks 4)

Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn) melakukan penelitian tentang Indeks Transparansi BUMN 2014 berbasis website yang diselenggarakan pada tanggal 1 Nopember – 16 Desember 2014. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahun sebelumnya (2013).

Penelitian tentang transparansi di BUMN penting dan strategis karena dengan transparannya BUMN memudahkan publik sebagai pemegang saham sebenarnya (ultimate shareholders) BUMN melakukan kontrol. Publik akan menjadi lebih terbantu bila pelaksanaan transparansi itu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau melalui website. Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintahan Joko Wido – Jusuf Kalla mewujudkan pemerintahan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) Mengetahui jumlah BUMN yang belum dan telah menerapkan prinsip transparansi melalui pemberian akses kepada publik informasi yang diwajibkan oleh hukum (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) melalui pemanfaatan teknologi informasi (website); (b) Mengetahui tingkat transparansi BUMN berdasarkan ketersedian informasi publik di website; dan (c) Mendesiminasi informasi penting dari informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN.

Penelitian menemukan bahwa dari 138 BUMN, BUMN yang mendapatkan indeks 4 (transparan) berjumlah 4 perusahaan, yang berindeks 3 (cukup transparan) sebanyak 64, yang mendapatkan indeks 2 (kurang transparan) sebanyak 63 perusahaan dan yang berindeks 1 (tidak transparan) sebanyak 7 perusahaan. BUMN yang berindeks 4 tersebut adalah:

  1. Perum Jasa Tirta 1
  2. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
  3. PT Indofarma Tbk dan
  4. PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Dari 4 (empat) BUMN yang terkategori transparan tersebut (berindeks 4), 2 (dua) diantaranya merupakan BUMN yang sudah melantai (go public) di pasar modal, sedangkan sisanya merupakan BUMN PT tertutup dan Perusahaan Umum (Perum). Hal ini membuktikan bahwa bentuk perusahaan tidak menjadi faktor penghalang dan juga pendorong sebuah BUMN transparan kepada publik sebagai ultimate shareholders.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan rata-rata Indeks Transparansi BUMN 2014 yakni 2,47 (dua koma empat tujuh). Angka itu didapatkan dengan menjumlahkan seluruh Indeks Transparansi seluruh BUMN (7 BUMN yang beindeks 1 + 63 BUMN yang memiliki Indeks 2 + 64BUMN yang berindeks 3 + 4 BUMN yang memiliki Indeks 4) dibagi dengan seluruh jumlah BUMN (138). Rekomendasi dari penelitian ini adalah:

  • Agar Pemerintah mengatur kewajiban menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance khususnya prinsip transparansi bagi BUMN tidak hanya dalam peraturan menteri, tapi dalam sebuah undang-undang dengan sanksi yang jelas dan tegas;
  • Agar prinsip penyebaran informasi publik yang dikelola secara baik dan efisien dan mudah diakses Pemerintah membuat aturan yang mewajibkan seluruh BUMN membuat website dan memuat seluruh informasi publik yang wajib diketahui masyarakat luas (sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008) di dalam website masing-masing dan memperbaruinya secara reguler;
  • Agar Menteri BUMN melakukan monitoring dan supervisi terhadap semua BUMN yang ada supaya menjalankan prinsip transparansi secara bertanggung jawab.

Padang, 17 Desember 2014

Direktur Eksekutif iReformbumn

Miko Kamal, SH, LL.M, PhD

Versi lengkap hasil studi dapat dilihat di sini: Laporan Final PdfCoverindeks sesuai dengan sektor OK

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s