Usulan Divestasi Saham Freeport Melalui IPO Harus Ditolak

Siaran Pers
No. 3/X-SP/iReformbumn/2015
Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn)
“Usulan Divestasi Saham Freeport Melalui IPO Harus Ditolak”

Melalui Saiaran Pers ini, Ireformbumn mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melayani dan/atau mengabulkan usulan PT Freeport Indonesia (Freeport) untuk melakukan divestasi 10,64% saham melalui initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana kepada publik di pasar modal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.Skema divestasi saham perusahaan asing melaui IPO tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia atau Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba);

2.Sebagaimana yang diketahui, PP Minerba hanya mengenal konsep penawaran berjenjang, yatu Pemerintah (termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yang paling akhir badan usaha swasta nasional dengan cara lelang;

3.Ide dasar dari konsep divestasi berjenjang adalah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati hasil divestasi perusahaan-perusahaan asing secara proporsional. Di bawah konsep ini, Pemerintah (sebagai pemegang hak membeli pertama) membeli saham divestasi dari uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan keuntungan perusahaan dikembalikan ke publik juga melalui mekanisme APBN. Konsep ini merupakan usaha minimal pemenuhan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;

4.Secara prinsip, di pasar modal tidak boleh ada tindakan diskriminatif berdasarkan kewarganegaraan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997, orang asing boleh membeli saham di pasar modal Indonesia seberapa banyak mereka mau. Kebebasan itu terbukti dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain asing untuk menguasai saham-saham perusahaan yang terdaftar di BEI. Menurut data terbaru yang dirilis BEI, per September 2015, sebesar 63,13% saham-saham yang diperdagangkan di BEI berada di tangan asing (BEI, 16 Oktober 2015). Dengan demikian, bila divestasi 10,64% saham Freeport dilakukan melalui IPO, maka berkemungkinan besar saham-saham tersebut akan dibeli oleh pembeli-pembeli asing yang mencari untung di BEI;

5.Jikalau Pemerintah ingin melihat Freeport berkontribusi di BEI, Pemerintah seharusnya memaksa Freeport untuk segera melepas saham-sahamnya, selain saham-saham jatah masyarakat Indonesia yang sudah tertera terang di dalam PP Minerba;

6.Apabila yang menjadi kendala pembelian saham tersebut adalah karena uang pembelian saham belum dianggarkan di dalam APBN, maka langkah yang paling tepat dilakukan adalah Pemerintah menkondisikan BUMN dan BUMD untuk membeli saham tersebut.

Demikian Siaran Pers kami, semoga bermanfaat.

Padang, 3 Nopember 2015
Ireformbumn

Miko Kamal, SH, LL.M, PhD
Direktur Eksekutif

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s